Lombok Barat, NTB – Dalam upaya memperkuat kemandirian pangan nasional dan menjaga kesejahteraan petani lokal, Kepolisian Sektor Lembar melalui jajaran Bhabinkamtibmas mengambil peran aktif dalam mengawal distribusi komoditas pertanian. Fokus utama kali ini tertuju pada hasil bumi jagung di Desa Mareje Timur, yang secara resmi mulai diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memastikan stabilitas stok pangan daerah.
Sinergi antara aparat keamanan dan kelompok tani menjadi kunci kelancaran proses ini. Kehadiran Polri di tengah masyarakat petani bukan sekadar menjalankan fungsi pengamanan, melainkan juga bertindak sebagai jembatan informasi dan pendamping teknis guna memastikan hasil panen memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Optimalisasi Pendistribusian Jagung Kelompok Tani Batu Rapat Jaya
Pada Rabu, 15 April 2026, suasana di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejak pukul 10.00 WITA, armada truk pengangkut mulai bergerak membawa hasil jerih payah para petani. Kelompok Tani (Poktan) Batu Rapat Jaya secara resmi mendistribusikan puluhan ton jagung hasil panen mereka menuju gudang penyimpanan milik Bulog.
Bhabinkamtibmas Desa Mareje Timur, Aipda Zunaidin, hadir langsung melakukan pendampingan kepada Sdr. Sukian selaku ketua Poktan dan para anggotanya. Kegiatan ini bertujuan memastikan proses pengangkutan dari lahan hingga ke gudang penerimaan berjalan tanpa kendala teknis maupun keamanan. Sebanyak 28,56 ton jagung pipilan berkualitas tinggi diberangkatkan menggunakan empat unit truk menuju Gudang Bulog yang berlokasi di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Lembar, Ipda Ruslan, S.H., menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap instruksi pemerintah pusat terkait penguatan ketahanan pangan.
“Kami terus mendorong para bhabinkamtibmas untuk aktif menggerakkan kelompok tani di wilayah binaan masing-masing. Pendampingan pendistribusian jagung dari Poktan Batu Rapat Jaya ke gudang Bulog ini adalah bagian dari upaya Polri dalam menjaga kestabilan harga di pasaran serta mendukung stok cadangan pangan pemerintah Republik Indonesia,” ujar Ipda Ruslan, S.H.
Standarisasi Kualitas dan Persyaratan Penyerapan Bulog
Langkah strategis ini diambil agar petani tidak lagi merasa khawatir mengenai penyerapan hasil panen dengan harga yang kompetitif. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, jagung yang didistribusikan oleh Poktan Batu Rapat Jaya telah memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh pihak Bulog. Salah satu indikator krusial adalah kadar air yang terjaga di rentang 10% hingga 14%.
Ipda Ruslan menambahkan bahwa pengawasan kualitas sangat penting agar tidak ada penolakan saat jagung tiba di gudang. Bulog menetapkan syarat bahwa jagung harus dalam bentuk pipilan yang bersih dari kotoran. Jika kadar air melebihi ambang batas 14%, maka produk tersebut akan dikembalikan kepada petani. Selain itu, berat kemasan per karung juga diatur minimal sebesar 70,30 kilogram untuk efisiensi penyimpanan dan distribusi lebih lanjut.
Selain aspek kualitas barang, para petani juga diberikan edukasi mengenai prosedur administrasi. Untuk dapat menyetorkan hasil panennya, petani diwajibkan mendaftarkan diri ke kantor Bulog dengan melampirkan identitas KTP, Buku Rekening BRI, serta Kartu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini bertujuan untuk transparansi pembayaran dan memastikan bantuan serta subsidi tepat sasaran.
Dampak Ekonomi dan Stabilitas Pangan Daerah
Keberhasilan penyaluran 28,56 ton jagung ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Mareje Timur. Dengan terserapnya hasil panen oleh lembaga pemerintah seperti Bulog, fluktuasi harga yang sering kali dipermainkan oleh tengkulak dapat diminimalisir. Petani mendapatkan kepastian harga, sementara negara mendapatkan kepastian stok pangan.
Melalui sinergi antara Poktan Batu Rapat Jaya, pihak Bulog, dan kepolisian, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Barat tetap tangguh menghadapi tantangan ekonomi global. Polri berkomitmen akan terus mengawal program serupa demi tercapainya kedaulatan pangan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan kesejahteraan petani meningkat seiring dengan terjaganya ketersediaan bahan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
